Share

Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pernyataan La Nyala tersebut merespons keputusan Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU yang menyepakati penyelenggaraan Pilkada serentak akan tetap digelar.

La Nyala menuturkan, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dari BNPB belum menyatakakn bahwa wabah Covid-19 berakhir.

“Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” kata La Nyalla pada Jumat (29/5).

Selain itu, Ketua DPD RI tersebut juga mengacu pada pernyataan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, yang menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina.

Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada di tahun ini.

La Nyala mengatakan, bahwa republik ini tidak akan terancam bubar hanya karena Pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme apabila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Menurutnya, justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dengan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah ini. Dengan menunda anggaran belanja yang masih bisa ditunda dan mengalihkan untuk penanganan pandemi. Nah, pilkada ini menurut saya, salah satu anggaran belanja yang bisa ditunda,” ujar La Nyalla.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 15 Juni mendatang.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkakn, bahwa tahapan lanjutanya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. (Rilis)

loading...