Share

Pelaksanaan Pilkada saat pandemi Covid-19 memberikan celah kepada pasangan calon (Paslon) untuk bermain money politic (politik uang). Modusnya bisa saja bantuan sosial, misalnya pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucer, seperti yang diduga dilakukan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni.

Mereka diduga membagikan tote bag bergambar Paslon, yang berisi beras, stiker, dan kalender. Pembagian bantuan itu dilakukan pada Senin (21/10) di dekat Pasar Pagi Dadok, Tunggul Hitam, Kota Padang. Warga setempat berbondong-bondong mengumpulkan KTP untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Karena pembagian bantuan tersebut, Mulyadi-Ali Mukhni sampai dilaporkan ke Bawaslu Sumbar. Namun, laporan itu mentah karena dari kajian Bawaslu Sumbar, loparan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil.

“Tidak kami tindak lanjuti, karena tidak terpenuhi syarat formil dan materil,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sumbar Elly Yanti, Kamis (6/11).

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, seperti kejadian pembagian itu lebih dari tujuh hari kemudian baru dilaporkan, serta bukti dan saksi tidak lengkap.

“Setelah dua hari dilakukan kajian, kemudian diinformasikan ke pelapor untuk melengkapi. Namun, mereka tidak melengkapinya sehingga laporan tidak bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.

Mengenal hal itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Andalas Padang, Najmuddin M. Rasul mengatakan bahwa dalam pelaksanaan serentak 2020 perlu diantisipasi praktik politik uang.

“Penting juga mengantisipasi praktik politik uang yang berlindung lewat bantuan sosial. Apalagi pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini, tentunya ini sangat mudah dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa hal itu meurpakan tantangan bagi semua pihak dalam pelaksanaan pilkada serentak. Menurutnya, sangat tidak elok cara-cara seperti itu dilakukan karena memberikan pendidikan politik yang salah kepada masyarakat.

“Boleh saja memberikan bantuan, tapi jangan pakai stiker, gambar, dan kalender paslon. Tidak harus ada iming-iming memberikan suara melalui pengumpulan KTP,” ucapnya.

Pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi, kata Najmuddin, mempengaruhi semua sendi kehidupan bernegara. Ia memandang bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyaraka. Karena itu, secara tidak langsung, bantuan menggiurkan bagi pemilih.

“Ini tantangan dalam demokrasi dan politik kita. Pertanyaannya, mampukah kita melaluinya dan menjadikan pilkada Sumbar bermartabat?” katanya.

loading...