Share

Sumatra Barat (Sumbar) memiliki anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) yang sangat rendah daripada provinsi lain di Indonesia. APBD daerah itu berkisar pada angka Rp6 triliun per tahun. Sebanyak 60 persen di antaranya dihabiskan untuk membayar gaji pegawai.

Karena itu, mau tak mau skema pembiayaan Sumbar banyak bergantung pada APBN melalui dana hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan dana lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemimpin yang bisa langsung dan punya jaringan dengan pemerintah pusat.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC), Hidayat mengatakan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang diusung Gerindra punya modal itu dibandingkan dengan calon lain. Alasannya, i Gerindra saat ini berada di barisan pemerintah.

“Dibutuhkan kepiawaian kepala daerah untuk menggait kue APBN. Itu ada pada NA-IC. Pak Nasrul Abit piawai soal itu. Komunikasi politik beliau sangat cair, apalagi kami (Gerindra) berada di barisan pemerintah. Ini modal awal untuk mendapatkan banyak dana segar dari pusat,” ujarnya, Sabtu (31/10).

Menurut Hidayat, masyarakat harus melihat realitas politik nasional dan membuka diri bahwa untuk membangun Sumbar butuh suntikan dana pusat. NA-IC memiliki modal politik yang bisa mewujudkan itu.

“Tidak cukup denga cukup bermodalkan anggota DPR RI empat hingga lima periode, wali kota dua periode, jika barisan politik tidak sejalan dengan istana,” tuturnya.

Hidayat memperkuat argumennya dengan mengatakan bahwa Dharmasraya dan Mentawai menjadi contoh nyata kecipratan dana pusat. Misalnya, pembangunan jembatan Sungai Dareh lebih dari Rp 90 miliar. Tahun 2017 tercatat perolehan DAK pendidikan untuk Dharmasraya sebesar Rp 5.040 miliar, tahun 2018 Rp 11.870 miliar, tahun 2019 Rp 35.806 miliar, dan tahun 2020 Rp 44 miliar.

“DAK Dharmasraya ratusan miliar rupiah, lebih besar daripada yang didapatkan provinsi. Itu karena bupatinya bisa langsung ke istana. Apa pun yang ia minta ia dapatkan. Mentawai juga demikian. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kita jauh tertinggal. Provinsi lain mendapat triliunan rupiah karena lobi politik mereka berjalan. Ini membuktikan bahwa keserasian politik daerah dan pusat berpengaruh,” tutur Hidayat.

Selain itu, kata Hidayat, kemenangan pada pilpres di Sumbar membuat Prabowo berkomitmen dan memberikan perhatian penuh kepada provinsi ini.

“Pak Prabowo menyatakan Sumbar rumah kedua beliau. Pak Prabowo tidak akan diam. Beliau akan ikut memperjuangkan Sumbar di tingkat nasional,” ucapnya.

Hidayat mengatakan bahwa NA-IC merupakan pemimpin berpengalaman. Karena itu, mereka mampu menyinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumbar sejalan dengan program pusat sehingga menjadi program prioritas.

“Sudah saatnya kita mendapat banyak anggaran dari pusat sehingga Sumbar Unggul bisa terwujud. Selama ini kita sudah lihat dan rasakan kalau keselarasan politik terciderai atau sebutlah kepala daerah oposisi sulit sekali mendapatkan dana pusat,” katanya.

loading...