Share

Perencanaan dan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat menegaskan kembali kepada provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

“Kami berharap kepada pemerintah dan instansi terkait, baik provinsi, kabupaten dan kota untuk segera menyusun RPPLH, menetapkan dalam peraturan daerah (Perda) sesuai dengan kewenangannya,” ucap Wagub Sumbar saat mengikuti rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana PPLH di ruang sidang utama DPRD Sumbar pada Kamis (16/7).

Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 10 Nomor 92 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa RPPLH diatur oleh peraturan daerah, dalam penyusunannya, harus memperhatikan keragaman karakter dan fungsinya, sebaran produk, sebaran potensi sumber daya alam (SDA), kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim.

Sesuai juga dengan Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.5/Menlhk/PKTL/PPLH.3/11/2016 Tanggal 11 November 2016, tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota.

“Konsep tersebut didasarkan pada pemahaman, bahwa lingkungan beserta komponen di dalamnya memiliki peran dalam mendukung kehidupan yang selama ini belum dipertimbangkan dalam sistem ekonomi di daerah,” ujar Wagub Nasrul Abit.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi di antaranya, terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Terjaminnya lingkungan hidup bagi produksi pangan dan pengembangan ekowisata bersih seta berkelanjutan.Terjaminnya keaneka ragaman hayati dan kelestarian ekosistem esensial kemudian minimnya resiko bencana lingkungan hidup yang ditanggung warga masyarakat.

Terintegrasi kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjaminnya kesinambungan fungsi lingkungan hidup antara hulu dan hilir.

“Kami sangat mengapresiasi keinginan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pansus dalam pembahasan selanjutnya guna sinkronisasi pengaturan dan harmonisasi materi muatan ranperda ini,” ungkapnya.

Terjaminnya kelestarian situs warisan dunia, terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan pemanfaatan daur ulang.

Dengan ditetapkannya rencana peraturan daerah serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat menjadi perlindungan daerah diharapkan senatiasa akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup serta memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Selain itu juga menjadi dasar dari penyusunan dibuat dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

loading...