Share

Sektor pendidikan di Sumatera Barat menjadi salah satu yang kena dampak dari pandemi Covid-19. Kesulitan dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik serta kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas menjadi kendala.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno saat rapat terbatas secara virtual bersama akademisi perguruan tinggi di Kota Padang. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri di ruang kerja gubernur pada Senin (22/6).

“Sejak kasus pertama Covid-19 di Sumbar tanggal 26 Maret 2020 yang lalu, kita sudah mulai meliburkan sekolah. Namun, kita belum siap menghadapinya. Apalagi sebentar lagi akan masuk ajaran baru pada bulan Juli,” ucap Gubernur Irwan Prayitno.

Menurut Gubernur, masih adanya guru yang belum menguasai Ilmu Teknologi (IT), seperti menggunakan komputer atau mengajar melalui daring (internet). Tentu perlu memberikan pembekalan terhadap SDM dalam penggunaan IT, agar lebih siap untuk bekal pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Untuk peserta didik dapat belajar jarak jauh, namun harus memiliki fasilitas dan menguasai penggunaan produk teknologi yang digunakan. Produk teknologi yang dapat digunakan oleh peserta didik, antaranya komputer, laptop, netbook dan handphone seluler,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Selain itu, kapasitas komputer tidak disiapkan untuk bisa mengoperasikan IT, kemudian tambah lagi insfrastruktur IT, seperti komputer lama tidak bisa menginstal aplikasi Zoom, ada lagi yang lain tidak bisa befungsi baik, sudah ada komputer terbaru tetapi tidak bisa menjalankan jadi persoalan yang agak teknis tetapi itu kenyataan.

Akibat kurangnya pemahaman terhadap IT, terpaksa guru hanya memberi buku untuk dibaca, beri tugas untuk dikerjakan yang penting anak-anak tetap belajar di rumah dan tidak menganggur.

Lebih lanjut, Gubernur Irwan Prayitno menilai guru hanya mengajar sesuai pemahaman masing-masing. Selain itu juga, orang tua pun terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar dalam mendidik anak. Akhirnya terjadi kebingungan ketika proses belajar dilakukan di rumah. Karena pendidikan jarak jauh ini merupakan lembaga pendidikan formal berbasis lembaga di mana peserta didik dan instruktur berada di lokasi terpisah.

“Sebaiknya Kemendikbud bisa memberi panduan pada guru dan orang tua dengan petunjuk teknis yang jelas untuk membimbing anak belajar di rumah,” ucap Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, sementara itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai hari ini belum ada arahan petunjuk bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, yang ada dari Surat Edaran (SE) Mendikbud untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah protokol kesehatan, di era Normal Baru dalam rangka tatap muka itu yang dikeluarkan protokol kesehatan. Misalnya berangkat dari rumah pakai masker bawa makanan sendiri, ada wastafel cuci tangan, kelasnya dibagi dua, tidak boleh penuh seperti dulu. Ini yang ada di SE.

“Sekolah bisa lakukan dua shift dengan jumlah murid 50 persen dari biasanya. Jam pelajaran dipersingkat dan tidak ada ke luar main. Jam pulang sekolah tidak dibenarkan bermain dan langsung pulang dan wali murid wajib mengawasi anaknya,” jelas Gubernu.

Bagi yang berjarak jauh bagaimana supaya capaian ada namanya Kriteria kelulusan Minimal (KKM) belum ada arahan indikator petunjuk dari pusat.

“Ada dua alternatif yang kita jalani yaitu, tatap muka dengan gaya era normal baru dan jarak jauh era normal baru,” tukas Gubernur.

Di tempat terpisah Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. menekankan aspek pembelajaran jarak jauh tatap muka tidak mungkin 100 persen dan akan diiringi dengan pendekatan jarak jauh dari rumah karena tidak dimaksimalkan anak-anak di sekolah ini cara yang sedang kita cari jalan keluarnya untuk sekolah di Sumatera Barat.

Rektor UNP, Ganefri menilai, Kemendikbud harus membuat program belajar dari rumah dengan teknis yang jelas terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.

Dari sisi ekonomi Ganefri menilai, pembelajaran daring tidak bisa dilakukan merata, karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi, atau tak mampu membayar biaya belajar daring. Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum bisa belajar mandiri.

loading...