Share

Evinorita, warga Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, menangis saat mengeluh kepada calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit. Ia mengaku dipersulit secara administratif untuk mendapatkan bantuan Covid-19 dari Pemerintah Kota Padang.

Evinorita mengatakan bahwa membutuhkan bantuan itu karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sejak pandemi Covid-19 melanda, antara lain, tidak bisa membayar uang sekolah anaknya sehingga anaknya sudah delapan bulan putus sekolah. Selain itu, ia tidak bisa berdagang di sekolah, padahal itu mata pencarian utamanya.

“Untuk beli paket internet sekolah saja saya tak sanggup, Pak. Belum lagi SPP anak sekolah saya,” ucapnya.

Ia mengaku kecewa terhadap bantuan dari pemerintah yang tebang pilih dalam memberikan bantuan. Ia tahu bahwa ada orang yang seharusnya menerima bantuan, tetapi tidak terima bantuan. Ada juga kasus sebagian pejabat yang memprioritaskan bantuan kepada keluarga mereka, padahal ada warga lain yang lebih layak dibantu.

“Saya sudah coba masukkan persyaratan untuk mendapatkan bantuan, tapi dipersulit. Saya diminta bayar pajak bangunan dulu. Jangankan untuk pajak bangunan, Pak, pajak untuk perut saja kami susah. Ada juga yang disunat bantuannya, Pak. Hati kami rakyat kecil ini sungguh teriris, Pak,” tuturnya.

Evinorita mengungkapkan bahwa ada orang yang bernasib sama dengannya, yakni tidak mendapatkan bantuan Covid-19. Namun, orang itu akhirnya mendapatkan bantuan karena kenal dengan “orang dalam”. Karena itu, ia merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah.

Ia berharap Nasrul Abit-Indra Catri menang pada Pilgub Sumbar dan membasmi oknum-oknum nakal di pemerintah. Dengan begitu, bantuan yang turun tepat sasaran, dan tak ada lagi orang kaya yang menerima bantuan.

“Tolonglah, Pak, bagaimana bantuan ini tepat sasaran ke depannya,” ucapnya.

Setelah mendengar keluhan itu, Nasrul Abit langsung menanggapinya. Secara kemanusiaan, ia akan membantu Evinorita agar anaknya bisa kembali sekolah.

“Kita usahakan anak beliau sekolah. Pendidikan ini penting. Jangan sampai anak kita putus sekolah,” ujarnya.

Perihal bantuan yang tidak merata, Nasrul Abit menyampaikan bahwa itu terjadi karena persoalan data yang simpang siur. Menurutnya, perlu dilakukan pemantapan data agar bantuan tepat sasaran.

“Kita harus satu data. Data harus diperbaharui. Data harus sinkron dari bawah hingga pusat. Ini akan jadi prioritas kami agar bantuan ini seperti BPJS, PKH, BLT dan bantuan lainnya tepat sasaran,” tuturnya.

loading...